5 Jenis Sertifikat Properti yang Harus Anda Perhatikan

5 Jenis Sertifikat Properti yang Harus Anda Perhatikan

Apabila Anda akan membeli properti, hendaknya kelengkapan dokumen menjadi salah satu hal terpenting yang harus Anda perhatikan. Jika sudah ada, apakah Anda sudah tahu ada berapa jenis sertifikat properti? Jika belum tahu, simaklah penjelasan berikut mengenai jenis sertifikat properti berdasarkan Undang-Undang No. 05 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sebagai berikut.

1. Sertifikat Hak Milik atau SHM

Sertifikat hak milik merupakan sertifikat kepemilikan rumah paling kuat dan penuh serta dapat dialihkan secara turun temurun. SHM juga menjadi sertifikat atas kepemilikan penuh atas hak lahan atau tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat. SHM sering disebut sertifikat paling kuat karena tidak akan ada pihak lain yang akan ikut campur kepemilikan lahan tersebut.

Selain itu, SHM hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, jadi warga negara asing tidak berhak mempunyai tanah bersertifikat SHM. Status sertifikat hak milik tidak dibatasi oleh waktu seperti halnya sertifikat hak guna yang akan dibahas setelah ini.

Jika terjadi masalah berkaitan dengan tanah bersertifikat SHM, maka nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat dianggap sebagai pemilik sah di mata hukum. Tentu saja jika melihat dari karakteristiknya, tanah dengan sertifikat SHM adalah tanah dengan nilai jual paling mahal.

Namun hak milik atas properti yang dibuktikan dengan SHM masih bisa hilang atau juga dicabut oleh negara apabila tanah tersebut diarahkan untuk kepentingan negara, adapun penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya kepada negara, ditelantarkan, maupun karena tanah tersebut dimiliki oleh warga negara asing.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB

Hak guna bangunan merupakan hak atas seseorang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan menjadi miliknya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dimiliki oleh pribadi maupun tanah yang dimiliki oleh negara atau badan hukum.

Sertifikat hak guna bangunan mempunyai jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Berdasarkan undang-undang, hak guna bangunan dapat dimiliki oleh setiap WNI maupun badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.

Sertifikat hak guna bangunan akan dinyatakan gugur apabila disebabkan oleh beberapa hal ini.

  • Jangka waktunya telah berakhir
  • Dihentikan jangka waktunya karena terdapat syarat yang tidak dapat dipenuhi
  • Sebelum jangka atau batas waktunya selesai haknya telah dilepas kepada pihak lain
  • Dicabut demi kepentingan umum yang lebih penting
  • Ditelantarkan oleh pemegang hak
  • Tanahnya musnah karena suatu alasan
  • Badan hukum atau orang yang memiliki HGB akan tetapi tidak dapat lagi memenuhi sejumlah syarat, lalu wajib untuk melepaskan haknya untuk diberikan kepada pihak lain. Jika tidak dialihkan maka HGB tersebut dinyatakan batal demi hukum.

3. Sertifikat Girik atau Petok

Sertifikat properti selanjutnya adalah girik atau petok. Girik sebenarnya bukan merupakan administrasi desa. Girik berfungsi untuk menunjukkan penguasaan atas suatu lahan dan untuk keperluan pajak. Di dalam surat girik atau petok terdapat informasi mengenai nomor, luas ukuran tanah, dan pemilik hak karena waris ataupun karena jual beli.

Jika Anda merupakan pemilik sertifikat girik, sebaiknya Anda segera mengurus sertifikat lahan karena kepemilikan girik harus ditunjang dengan bukti lain berupa Akta Jual Beli atau Surat Tanah.

4. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun

Sertifikat properti berikutnya berkaitan dengan kepemilikan seseorang atas unit rumah susun yang dibangun diatas lahan kepemilikan bersama. Kepemilikan tersebut digunakan untuk memberikan dasar kedudukan atas benda yang tidak bergerak yang menjadi objek kepemilikan diluar unit seperti lahan parkir bagi penghuni.

5. Akta Jual Beli atau AJB

Akta jual beli bukan merupakan sertifikat kepemilikan rumah, melainkan perjanjian jual beli dan bukti pengalihan hak atas tanah yang diakibatkan karena transaksi jual beli. AJB dapat terjadi dalam beberapa macam bentuk kepemilikan tanah. Baik berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, maupun girik.

Akan sangat dimungkinkan terjadinya penipuan AJB yang ganda pada kepemilikan AJB, akan lebih baik apabila AJB diubah menjadi SHGB atau SHM secepat mungkin.

Demikian sertifikat properti yang harus Anda ketahui. Pastikan Anda memegang sertifikat untuk properti yang Anda miliki agar Anda siap apabila timbul permasalahan berkaitan dengan properti Anda.